RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA PANJANG PERIODE 2005-2006 DI INDONESIA

PENGERTIAN
Rencana Pembangunan Nasional adalah meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka menengah kementerian/lembaga, rencana pembangunan tahunan nasional, dan rencana pembangunan tahunan kementerian/ lembaga. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana pembangunan nasional jangka panjang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 40 th 2006 dan sistem perencanaan pembangunan nasional terdapat pada UU No. 25 th. 2004

Tahapan penyusunan dan penetapan RPJP Nasional adalah sebagai berikut:
a) Penyiapan Rancangan Awal RPJP Nasional;
b) Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Nasional;
c) Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Nasional; dan
d) Penetapan RPJP Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
a) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
c) Baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi
d) Pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
e) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
f) Penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
g) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
h) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
i) Efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

RPJP diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara perlahan sehingga tidak terasa dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Perubahan yang demikian antara lain terjadi pada demografi, sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya politik, pertahanan, dan keamanan.
Oleh karena itu, pada tahap awal penyusunan RPJP Nasional pemikiran visioner yang berkaitan dengan perubahan jangka panjang di atas perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama. Informasi ini digunakan sebagai bahan penyusunan visi pembangunan untuk periode rencana yang dimaksud. Selanjutnya perencanaan pembangunan jangka panjang nasional diikuti dengan penentuan pilihan arah untuk pembangunan kewilayahan, sarana dan prasarana, serta arah pembangunan bidang-bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan perundangundangan, pertahanan, keamanan, dan agama. Komitmen ini, ditindaklanjuti dengan rancangan peta penuntun penyusunan kebijakan kunci (road map) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

RENCANA PEMBANGUNAN PEMERINTAH INDONESIA

Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang tinggi kepada perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh negara Indonesia. Pemerintah telah menetapkan sejumlah target ambisius yang direncanakan tercapai pada tahun 2025. Target-target ini mencakup:

• masyarakat yang tertib, maju, damai dan berkeadilan sosial
• populasi yang kompetitif dan inovatif
• demokrasi yang adil
• perkembangan sosial dan kesetaraan antara semua orang dan daerah
• menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di skala global

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyusun tiga rencana pembangunan yang saling terkait dan bergantung:

  • Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
  • Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Rencana yang pertama, RPJPN, adalah rencana yang paling penting secara hirarkis dan mencakup periode 2005 hingga 2025. Untuk meningkatkan efisiensi dan perencanaan, rencana jangka panjang ini dibagi menjadi empat tahap, setiap tahap berlangsung selama lima tahun. Keempat tahap itu adalah empat rencana RPJMN yang berjangka menengah dan sejajar dengan masa jabatan pemerintah. Melalui rencana jangka menengah ini, pemerintahan yang berbeda diberi kebebasan untuk menentukan prioritas dalam proses pembangunan ekonomi asalkan masih sejalan dengan rencana jangka panjang atau RPJPN. Kini, RPJMN 2010-2014 (tahap kedua dari RPJPN) sedang dijalankan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana MP3EI diluncurkan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.

Visi dan Misi dari RPJPN 2005-2025 adalah untuk membangun sebuah negara yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, dan damai dan bersatu. Tiga kata yang digarisbawahi dijabarkan sebagai berikut:

Dikembangkan dan mandiri; untuk mendorong pembangunan yang menjamin kesetaraan di Indonesia, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta didukung oleh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Adil dan demokratis; untuk mendorong pembangunan yang menjamin penegakan hukum yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, melayani kepentingan publik dan mendukung kelanjutan bertahap demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan politik agar dapat diterima sebagai demokrasi konstitusional.

Damai dan bersatu; untuk mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan kedamaian di antara semua orang, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis ini, menjunjung tinggi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, serta untuk melindungi semua orang dari segala ancaman.

Selama rencana ini, pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai tujuan utama sebagai berikut:

  • Pembentukan struktur yang solid di mana ekonomi pertanian (dalam arti luas) dan pertambangan membentuk dasar ekonomi yang menghasilkan produk baik secara efisien dan modern, di mana industri manufaktur mengandung daya saing global dan menjadi motor penggerak ekonomi, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.
  • Pendapatan per kapita pada tahun 2025 harus mencapai sekitar USD $ 6000 dalam kombinasi dengan tingkat yang relatif baik ekuitas sementara jumlah penduduk miskin tidak boleh lebih dari lima persen dari total penduduk.
  • Jangkauan swasembada pangan dan mempertahankannya pada tingkat yang aman. Ini harus berisi kualitas gizi yang cukup dan tersedia untuk setiap rumah tangga.

Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, mewujudkan masyarakat yang berahklak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan ber basiskan Kepentingan Nasional. Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.

Sumber:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s