PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

UU NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

LATAR BELAKANG
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Negara juga harus bertanggung jawab melindungi melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;

PENGERTIAN

  • Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
  • Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
  • Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  • Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

TUJUAN
Tujuan dari adanya peraturan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

  1. Memberikan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
  2. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama MBR
  3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawssan perkotaan maupun kawasan perdesaan
  4. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
  5. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya
  6. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:

  1. Kesejahteraan
  2. Keadilan dan pemerataan
  3. Kenasionalan
  4. Koefisienan dan kemanfaatan
  5. Keterjangkauan dan kemudahan
  6. Kemandirian dan kebersamaan
  7. Kemitraan
  8. Keserasian dan keseimbangan
  9. Keterpaduan
  10. Kesehatan
  11. Kelestarian dan keberlanjutan
  12. Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan

UU NO. 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

PENGERTIAN
Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangundalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama

Berdasarkan pengertian tersebut, maka rumah susun terbagi menjadi:

  • Satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah (Satuan Rumah Susun)
  • Bagian bersama
  • Benda bersama
  • Tanah bersama

JENIS-JENIS RUMAH SUSUN
UU Rumah Susun mengenal beberapa jenis rumah susun, yaitu:

  1. Rumah susun umum, adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah Susun Umum inilah yang kemudian berkembang menjadi Rusunami dan Rusunawa. Rusunami adalah akronim dari Rumah Susun Umum Milik, sedangkan Rusunawa adalah akronim dari Rumah Susun Umum Sewa.
  2. Rumah Susun Khusus, merupakan rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
  3. Rumah Susun Negara, yaitu rumah susun yang dimiliki oleh negara yang menjadi tempat tinggal, sarana pembinaan dan penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan pegawai negeri.
  4. Rumah Susun Komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. Rumah Susun Komersial oleh pengembang sering disebut apartemen, flat atau kondominium.

Berdasarkan penggunaannya, Rumah Susun kemudian dapat dikelompokkan menjadi:

  • Rumah susun hunian, yaitu rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat tinggal.
  • Rumah susun bukan hunian, adalah rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat usaha dan atau kegiatan sosial.
  • Rumah susun campuran, merupakan rumah susun yang sebagian berfungsi sebagai tempat tinggal dan sebagian lagi berfungsi sebagai tempat usaha

PENGUASAAN DAN PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
Terdapat beragam cara untuk menguasai Satuan Rumah Susun. Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial dapat dikuasai dengan cara dimiliki atau disewa. Sarusun pada Rumah Susun Khusus dapat dikuasai dengan cara pinjam-pakai atau sewa, sedangkan pada Rumah Susun Negara dengan cara pinjam-pakai, sewa atau sewa-beli.

Sebagai bukti pemilikan hak atas Satuan Rumah Susun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan, Kantor petanahan setempat akan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan:

  1. Salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama
  2. Gambar denah lantai pada tingkat rumah susun bersangkutan yang menunjukkan sarusun yang dimiliki
  3. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama bagi yang bersangkutan.

Sedangkan pada satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah milik negara/daerah atau tanah wakaf, diterbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun) . SKBG Sarusun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan:

  1. Salinan buku bangunan gedung
  2. Salinan surat perjanjian sewa atas tanah
  3. Gambar denah lantai pada tingkat rumah susun yang bersangkutan yang menunjukkan sarusun yang dimiliki
  4. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama dan benda bersama yang bersangkutan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU Rusun”), terdapat hal-hal baru yang sangat berbeda dengan peraturan mengenai rumah susun sebelumnya. Salah satu hal yang baru diatur dalam UU Rusun adalah keberadaan Badan Pelaksana.

  • Pengertian Badan Pelaksana
    Dalam UU Rusun tidak disebutkan dengan jelas pengertian Badan Pelaksana itu sendiri. Namun dalam Pasal 72 UU rusun menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penyediaan rumah susun yang layak dan terjangkau bagi masarakat berpenghasilan rendah, pemerintah menugasi atau membentuk Badan Pelaksana,
  • Tujuan dan Fungsi Pembentukan Badan Pelaksana
    Menurut UU Rusun, penugasan atau pembentukan Badan Pelaksana adalah bertujuan untuk:

    • Mempercepat penyediaan rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (“Rumah Susun Umum”) dan rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus (“Rumah Susun Khusus”), terutama di perkotaan;
    • Menjamin bahwa rumah susun umum hanya dimiliki dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (“MBR”);
    • Menjamin tercapainya asas manfaat rumah susun; dan
    • Melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah susun umum dan rumah susun khusus.

Maksud dari melaksanakan berbagai kebijakan adalah untuk mewujudkan pemisahan antara pelaksana dan pembuat kebijakan serta pengawas.
Selanjutnya, Badan Pelaksana memiliki fungsi pelaksanaan pembangunan, pengalihan, kepemilikan dan distribusi rumah susun umum dan rumah susun khusus secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Sumber:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s