Penataan Ruang

UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

LATAR BELAKANG
Pengertian ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dilihat dari pengertian diatas maka diperlukan penyelenggaraan tata ruang di wiliayah indonesia dikarenakan posisi Indonesia berada pada kawasan yang sangat cepat berkembang (Pacific Ocean Rim & Indian Ocean Rim) maka perlunya mendorong daya saing perekonomian khususnya dalam rangka pertumbuhan ekonomi wilayah. Peningkatan intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terutama yang terkait dengan eksploitasi sumberdaya alam sangat mengancam kelestarian lingkungan (termasuk pemanasan global)maka dari itu penyelenggaraan tata ruang wilayah sangat diperlukan.

PENGERTIAN

  • Pengaturan penataan ruang adalah pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
  • Penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
  • Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
  • Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  • Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan dibutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang agar upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Secara garis besar permasalahan yang terjadi pada wilayah-wilayah di Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Semakin menurunnya kualitas permukiman
  • Alih fungsi lahan
  • Kesenjangan antar dan didalam wilayah

ASAS DAN TUJUAN

  1. keterpaduan;
  2. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
  3. keberlanjutan
  4. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
  5. keterbukaan;
  6. kebersamaan dan kemitraan;
  7. pelindungan kepentingan umum;
  8. kepastian hukum dan keadilan; dan
  9. akuntabilitas.

KLASIFIKASI PENATAAN RUANG
Klasifikasi penataan ruang yaitu :

  1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
  2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.
  3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
  4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
  5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pada Bab VI Pelaksanaan Penataan Ruang bagian kesatu perencanaan tata ruang paragraf 1 pasal 14 berisi tentang:

1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:

a. Rencana umum tata ruang; dan
b. Rencana rinci tata ruang.

2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan
d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis
kabupaten/kota.

ANALISIS PENATAAN RUANG KOTA JAKARTA

Kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara.
Oleh karena itu pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terjaga keberlanjutannya untuk masa kini dan masa datang.
Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan bagian kawasan strategis nasional, maka perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara terpadu dengan kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 habis masa berlakunya pada tahun 2010, perlu menetapkan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2030.
Maka berdasarkan hal tersebut untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030.
Untuk rencana struktur ruang sendiri terdiri atas, sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air dan sistem serta jaringan utilitas perkotaan. Rencana struktur ruang Provinsi DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari rencana struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur.

Sebagaimana sebuah perda, maka juga diatur lima kawasan dalam wilayah DKI Jakarta, sebagai berikut:

  1. Kawasan Sektor Informal, meliputi pengembangan dan pemeliharaan kawasan pusat pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah serta penyediaan ruang bagi sektor informal dalam pengembangan pusat perniagaan dan perkantoran.
  2. Kawasan permukiman meliputi pengembangan berdasarkan karakteristik kawasan, disesuaikan dengan pengembangan kawasan TOD serta pemanfaatan ruang di kawasan strategis campuran pemukiman dapat berbentuk pita dan superblock dengan proporsi 30-65 persen terkait resapan air.
  3. Kawasan strategis kepentingan ekonomi, meliputi kegiatan perdagangan, jasa dan campuran berintensitas tinggi untuk skala pelayanan nasional dan internasional. Lalu, mengendalikan, membatasi dan mengurangi pembangunan berpola pita seperti ruko sepanjang jalan kecuali di kawasan ekonomi berintensitas tinggi atau berlantai banyak.
  4. Kawasan strategis kepentingan lingkungan, terdiri atas kawasan di sepanjang Kanal Banjir Timur, Kanal Banjir Barat, dan Sungai Ciliwung.
  5. Kawasan strategis kepentingan sosial budaya, meliputi, revitalisasi kawasan kota tua sebagai pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya, serta fokus kawasan di kota tua, Taman Ismail Marzuki dan Menteng

Sumber:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s